PENDIDIKAN KARAKTER: PRIORITAS YANG TERLUPAKAN

PART THREE (THE HISTORY OF CHARACTER EDUCATION)

C. Sejarah dan Perjalanan Pendidikan Karakter
Merujuk kepada pendapat para tokoh, pemimpin dan pakar pendidikan dunia yang menyepakati pembentukan karakter sebagai tujuan pendidikan, maka sejarah pendidikan karakter sama tuanya dengan pendidikan itu sendiri. Namun dalam perjalanannya, pendidikan moral atau pendidikan karakter sempat tenggelam dan terlupakan dari dunia pendidikan, terutama sekolah. Menurut analisis Thomas Lickona sebagai dirangkum oleh Howard, bangkitnya logika positivisme yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran moral dan tidak ada sasaran benar dan salah, telah menenggelamkan pendidikan moral dari permukaan dunia pendidikan. Begitu juga pemikiran relativitas moral dengan jargonnya semua nilai adalah relatif, berpengaruh terhadap terlupakannya pendidikan karakter. Paham personalisme yang menyatakan setiap individu bebas untuk memilih nilai-nilainya sendiri dan tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun, dan meningkatnya paham pluralisme yang mempertanyakan nilai-nilai siapakah yang diajarkan, semakin melengkapi alasan penolakan pendidikan karakter. Sementara itu, sekularisasi masyarakat telah menumbuhkan ketakutan untuk mengajarkan moralitas di sekolah karena khawatir dianggap sebagai pengajaran agama. Hal ini terutama banyak dialami oleh negara-negara maju tapi sekuler. Selanjutnya Howard mencatat, pada abad 18 dan 19 pendidikan karakter mulai dipandang sebagai tujuan utama pendidikan. Namun di sekolah-sekolah publik, dukungan untuk pendidikan moral berkurang dan menyusut. Perubahan-perubahan ini seringkali berhubungan dengan dengan kejadian-kejadian bersejarah dan gerakan-gerakan politik.
Adapun di Indonesia, sejarah pendidikan moral atau karakter dapat ditelusuri dari keterkaitannya dengan kewarganegaraan (citizenship). Kewarganegaraan merupakan wujud loyalitas akhir dari setiap manusia modern. Di Indonesia, dalam zaman pra-kemerdekaan, yang dikenal adalah pendidikan atau pengajaran budi pekerti yang menanamkan dalam peserta didik asas-asas moral, etika dan etiket yang melandasi sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Setelah Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin di bawah presiden Soekarno pada awal 1960-an pendidikan kewarganegaraan muncul dalam bentuk indoktrinasi. Kemudian semasa pemerintahan Orde baru yang dipimpin Soeharto, indoktrinasi itu berganti menjadi Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang bukan saja sebagai pelajaran wajib tetapi juga penataran wajib. Upaya pembentukan karakter bangsa melalui mata pelajaran berlabel Pancasila ini terus dilakukan dengan pendekatan indoktrinasi sampai pada awal tahun dasawarsa 90-an. Seiring dengan menggemanya reformasi, sekitar tahun 2000 digulirkanlah Kurikulum Berbasis Kompetensi yang membidani lahirnya pelajaran budi pekerti.